Berita

GARUT, Garut Kota - Bupati Garut, Rudy Gunawan, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat melalu Video Conference di Command Center Garut, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Senin (24/5/21). Dalam rakor ini dihadiri langsung oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Barat, yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Guberur Jabar yang akrab disapa Kang Emil ini, menyampaikan bahwa pihaknya menginstruksikan posko RT/RW untuk melaporkan warganya yang diam-diam mudik ke kampung halaman.

Untuk antisipasi lainnya, Pemda Provinsi Jabar bersama Pemkab atau Pemkot telah mengarantina 17.000 pemudik nakal yang lolos penyekatan pada periode pelarangan mudik dan pengetatan perjalanan yamg baru berakhir 24 Mei 2021.

Oleh karenanya, Gubernur Jabar mengapresiasi kinerja posko RT/RW yang sigap merespons kedatangan pemudik yang nekah pulang kampung di masa pelarangan mudik. "Terima kasih kepada desa-desa yang sudah disiplin isolasi mandiri bagi pemudik yang datang, karena ada sekitar 1.700-an pemudik langsung diisolasi di desa -desa yang melakukan isolasi mandiri kepada mereka yang nekat mudik," ujar Gubernur Jabar. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Setiawan Wangsaatmaja, yang memberikan pemaparan terkait kondisi Covid-19 dan kondisi ekonomi di Provinsi Jawa Barat, menyimpulkan bahwa peniadaan mudik lebaran tahun 2021 atau 1442 Hijriyah cukup berhasil di Provinsi Jawa Barat.

"Kebijakan pengendalian transportasi dengan peniadaan mudik lebaran Tahun 2021 atau 1442 Hijriyah berhasil menurunkan minat pelaku perjalanan untuk tidak mudik," kata Setiawan dalam presentasinya.

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam paparan presentasi Sekda Jabar, sebanyak 533.054 kendaraan diperiksa dan 227.431 kendaraan diputarbalikan selama masa peniadaan mudik lebaran tahun ini.

Meskipun begitu ia memberikan beberapa rekomendasi terkait penanganan Covid-19 pasca lebaran ini, salah satunya pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) secara ketat.

"Perlu adanya kebijakan bersama dari Pemerintah Pusat dan daerah, terkait pelaksanaan prokes yang sangat ketat di tempat umum pasca lebaran, guna mencegah peningkatan jumlah kasus positif Covid-19," katanya.