Berita

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Zat Zat Munazat, mengatakan peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Garut dalam Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan para pelaku usaha di dunia kepariwisataan di daerahnya. Hal itu disampaikannya dihadapan 200 peserta  Bimbingan Teknis Sosialisasi Adaptasi Kebiasaan Baru, di Hotel Fave Garut, Jum'at (24/07/2020), digagas Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI.

Zat Zat mengapresiasi Disparbud yang teIah melakukan langkah-langkah antisipatif dalam upaya pemulihan ekonomi di bidang kepariwisataan, salah satunya dengan menurunkan satgas di objek-objek vital wisata. Selain itu, peran TNI/Polri dinilai sangat mendukung dalam implementasi AKB di lapangan, terutama dalam penegakkan hukum. Zat Zat menyebutkan terdapat 19 titik keramaian yang menjadi fokus penerapan AKB, termasuk pasar tradisional. "Tentu melalu pendekatan  humanis, new normal ini bukan lagi sesuatu yang baru bagi kami," tuturnya.

Zat Zat berharap melalui kegiatan ini dapat memperkuat dunia usaha dengan mematuhi protokol kesehatan, sehingga pemulihan ekonomi berjalan.

Sementara itu, Deputi Pemasaran Kemenparekraf, Nia Niscaya mengatakan seluruh pemangku kepentingan pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah harus dapat berkolaborasi dan saling mendukung dalam upaya meningkatkan kembali kepercayaan wisatawan terhadap pariwisata di daerahnya  pasca pandemi COVID-19.

Disadari Nia, perkembangan pariwisata masih belum membuka folder sepenuhnya, sehingga salah satu upaya dengan menggairahkan wisata lokal atau wisata nusantara (wisnus). "Caranya terus kembangkan dan sebarkan informasi titik wisata yang ada di daerah, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan," ujarnya.

Senada dengan Nia Niscaya, Direktur Pemasaran Pariwisata Regional I Kemenparekraf/Baparekraf Vinsensius Jemadu, menyatakan, kini  pemasaran wisata difokuskan ke wisnus, yang diperkirakan 46% populasi terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan populasi terbesar di Indonesia adalah Jawa Barat (48,68 juta jiwa), disusul Jawa Timur(39,5 juta jiwa) dan Jawa Tengah (34,49 juta jiwa).

Menurut Vincent, pada tahun 2018 pergerakan wisnus ke berbagai destinasi wisata di Indonesia tercatat sekitar 308 juta. Wisatawan Nusantara tersebut didominasi oleh wisatawan yang berasal dari Pulau Jawa, sedangkan penduduk yang berasal dari Provinsi Jawa Timur adalah yang paling banyak melakukan perjalanan hingga mencapai sekitar 17,55% dari seluruh perjalanan wisata di Indonesia, disusul Jawa Barat (17,54%) dan Jawa Tengah (14,21%).

Vinsen mengungkan, strategi komunikasi pemasaran nusantara yang dikembangkan melalui tiga tahap, yaitu pada tahap pertama wisata Lokal dengan mengembangkan kuliner, staycation (kegiatan berlibur di daerah asalnya sendiri), wellness - wisata minat khusus yang bertujuan untuk menjaga kebugaran tubuh wisatawan, shopping (wisata belanja) dar sport event (memadukan event olahraga dengan wisata).

Pada tahap kedua melalui wisata antar kota dengan mengembangkan wisata kuliner, staycation, Wellness berupa meditasi dan nature (alam) dengan family focus. Sedangkan pada tahap ketiga melalui antar provinsi/pulau dengan mengembangkan kuliner, staycation, wellness - wisata kesehatan di Bali dan Jogja, solo outdoor, activities, seperti hiking, cycling, diving, dan sport event. Tahapan itu dapat berubah, tergantung pada keputusan SATGAS Penanganan Covid-19 serta kesiapan pembukaan destinasi-destinasi.

Sementara itu, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Syaputra, mengingatkan, terkait kian meningkatnya kasus virus corona,  yang mengindikasikan masih jauh dari puncak pandemi virus Corona. Menurutnya, agar berdaya menghadapi Covid-19, dibutuhkan bersama, yakni kesadaran, kesabaran dan daya tubuh. Dengan daya itu maka New Normal atau AKB melalui New Norma (norma baru), New Behavior (perilaku baru), dan New Culture (budaya baru) bisa diimplementasikan. "Oleh karena itu masyarakat harus didorong dan ditanamkan kesadaran, kesabaran dan daya tahan menghadapi Covid-19 sembari pemerintah melakukan pengawasan protokol kesehatan," ujarnya, selain desa/kelurahan juga harus lebih pasih dalam memahami AKB melalui kearifan lokal yang ada.