Berita

Pemerintah Kabupaten Garut kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019 dari Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi Jawa Barat, LHP LKPD tersebut disampaikan dalam teleconference menggunakan aplikasi zoom oleh Ketua Perwakilan BPK RI Provinsi Jabar Arman Syifa, Jum’at (26/6/2020). Bupati Rudy Gunawan turut hadir bersama Ketua DPRD Kabupaten Garut, Euis Ida Wartiah, Penjabat Sekda Zat Zat Munazat, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Garut, Teti Sarifeni.

Prestasi ini menjadi keberhasilan tersendiri karena diraih dalam lima kali berturut-turut. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini dilakukan secara virtual di Ruang Meeting Trans Studio, Jalan Gatot Subroto Bandung.

Opini WTP diraih Kabupaten Garut sejak 2015 hingga 2019, atau 5 tahun periode pertama, dan satu tahun periode kedua pemerintahan Rudy - dr. Helmi .

Selain Garut, kabupaten lainnya yang berhasil meraih WTP tahun 2019 adalah Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Sumedang.

Ketua BPK RI Perwakilan Jabar, Arman Syifa  mengatakan, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dan bukan merupakan jaminan bahwa yang disajikan oleh Pemda sudah terbebas dari fraud atau kecurangan lainnya

Bupati Garut Rudy Gunawan mengungkapkan, opini ini merupakan hasil kinerja seluruh perangkat daerah dan para pegawainya, menyusul telah dilaksanakannya penyampaian laporan keuangan kepada BPK Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan pemeriksaan.  Dengan opini, imbuhnya,  menjadi nilai plus dari kinerja semua perangkat. Rudy juga memberikan apresiasi dan penghargaan atas rekomendasi dan masukan yang diberikan BPK Jawa Barat. Hal ini dikatakannya akan menjadi acuan bagi Kabupaten Garut  untuk lebih baik lagi dalam pengelolaan dan penyajian laporan keuangannya. “Kami mengucapkan terimakasih kepada BPK Provinsi Jawa Barat beserta jajarannya yang telah memberikan kepercapayaan yang ke lima kalinya kepada Kabupaten Garut atas opini WTP yang diberikan,” tuturnya. Rudy  secara khusus menerima saran dan masukan dari tim pemeriksa, antara  lain permasalahan dalam pengadaan barang/jasa, serta permasalahan aset tetap, baik  penatausahaan maupun pemanfaatannya, terkait implementasi Permendagri Nomor 108 Tahun 2016  dan kodefikasi penggolongan, dan permasalan penganggaran.

Senada dengan bupati,  Wakil Bupati dr. Helmi Budiman menyatakan rasa syukur atas peraihan opini WTP ini. "ini berkat kerja keras aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan bantuan seluruh masyarakat," katanya. Helmi berharap ke depan jauh lebih baik lagi, tidak hanya pengelolaan keuangan saja, namun juga aspek pembangunan lain yang berorientasi pada aspek yang terukur.