Berita

Pj. Bupati Garut Hadiri Penyerahan LHP 2023 di Jakarta Convention Center

JAKARTA -- Penjabat (Pj) Bupati Garut, Barnas Adjidin, menghadiri dan menyaksikan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2023 yang berlangsung di Cendrawasih Room, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Senin (8/7/2024).

Penyampaian LHP dilaksanakan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Isma Yatun, kepada Presiden Joko Widodo, dengan mengusung tema "Menguatkan Fondasi Keuangan Negara, Menuju Indonesia Emas 2045". 

Dikutip dari Siaran Pers Humas Jabar, Presiden Jokowi menghaturkan rasa terima kasih kepada BPK yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalismenya dalam fungsi pemeriksaan.

"Saya ucapkan selamat kepada seluruh jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini," ujar Joko Widodo. 

Presiden RI menekankan predikat WTP bukanlah sebuah prestasi, namun merupakan kewajiban semua penyelenggara pemerintahan untuk menggunakan APBN maupun APBD dengan sebaik- baiknya.

"Ini uang rakyat, ini uang negara, kita harus merasa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa," ucap Jokowi.

Dalam beberapa tahun ini, geopolitik bergejolak, perang dagang yang semakin memanas, dan perubahan iklim yang semakin nyata terlihat, pertumbuhan ekonomi global juga melambat, bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan.

Namun patut disyukuri katanya, ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil. Ekonomi tetap tumbuh di atas 5 persen, seperti di kuartal pertama 2024 tumbuh 5,11 persen, inflasi tetap terjaga.

Jokowi menyatakan bahwa reformasi struktural yang sudah berjalan penting untuk terus dilanjutkan sejalan dengan sinkronisasi regulasi, dilanjutkan penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil bukan pada prosedur.

Ketua BPK RI, Isma Yatun, menegaskan bahwa sinergi dan resiliensi pemerintah bersama para pemangku kepentingan telah membawa kondisi ekonomi dan sosial di pascapandemi relatif pulih lebih baik dibandingkan dengan negara- negara lain.

"Sebagai salah satu pilar utama dalam acountability change BPK memliki tugas dan posisi yang sangat strategis, menjadi salah satu lembaga yang memliki tugas menjaga dan memastikan keuangan negara dipergunakan untuk sebesar- besarnya bagi kemakmuran rakyat," ucap Isma.

Isma mengungkapkan,  dukungan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah perlu didorong secara multistakeholder dengan langkah kolaboratif, yang mana setiap jajaran di pemerintahan harus berkomitmen menguatkan fondasi akuntabilitas dalam pengelolaan tata keuangan negara.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut sendiri berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran (TA) 2023. Raihan ini menandai kesembilan kalinya secara berturut-turut memperoleh opini WTP sejak tahun 2015 untuk LHP atas LKPD Kabupaten Garut.

Caption :

Penjabat (Pj) Bupati Garut, Barnas Adjidin, menghadiri dan menyaksikan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2023 yang berlangsung di Cendrawasih Room, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Senin (8/7/2024). (Foto : Deni Seftiana/ Diskominfo Kab. Garut)

Penulis : Humas Jabar & Nindi Nurdiyanti 

Penyunting : Yanyan Agus Supianto