Berita

Bertempat di Ruang Pamengkang, Senin (10/08/2020), Bupati Garut Rudy Gunawan, menerima kunjungan kerja Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat sebanyak 22 orang. Rombongan diketuai Beni Budiman, yang juga Ketua Komisi I membidangi pemerintahan. Turut hadir Pj. Sekretaris Daerah Zat Zat Munazat, Asisten Pemkesra Nurdin Yana, dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda, Bambang Hafid.

Menurut Beni Budiman, kehadirannya dalam rangka mengkonfirmasi, karena beberapa waktu lalu Gubernur  Jawa Barat dalam rapat paripurna telah menyampaikan usulan mengenai pemekaran daerah otonom untuk daerah Kabupaten Garut, yaitu 3 kabupaten di Jawa Barat, di antaranya Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Sukabumi Utara dan Kabupaten Bogor Barat. "Dan kami berpegangan kepada Undang-Undang 23 dengan tata urutannya kami, dimana pemerintah daerah melakukan persetujuan setelah Pak Bupati dengan DPRD Kabupaten Garut, lalu jenjangnya ke gubernur bersama-sama DPRD. Pada babak inilah yang sedang kami laksanakan, kami mengetahui bahwa masih monotarium tapi hasil perbincangan kami dengan gubernur juga tidak ada salahnya kita persiapkan sejak awal, ketika nanti jika ketika diketuk kita sudah siap," ujarnya.

Beni menjelaskan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007,   DPRD bisa saja tidak menyetujui terhadap usulan, namun kedatangannya hanya memastikan bahwa pemekaran ini bisa sebagaimana keinginan amanat yang paling mendasar, yaitu untuk bertambahnya kesejahteraan rakyat, khususnya yang berada di Kabupaten Garut. "Untuk itu, di awal mengkonfirmasi karena tahapan berikutnya adalah akan ada yang disebut daerah persiapan, karena daerah persiapan ini memakan waktu 3 tahun, sementara peraturan Pemerintah ini baru ada," jelas Beni.

Untuk tahapan-tahapan berikutnya, pihaknya diberi target yang sangat singkat, bahkan di dalam jadwal tanggal 28 Agustus harus disampaikan dalam rapat paripurna. "Minimal Pak Gubernur harus berkirim surat kepada Bapak Presiden," imbuhnya.

Sementara itu Bupati Garut Rudy Gunawan mengatakan, pihaknya bersama DPRD Garut telah mengadakan Rapat Paripurna DPRD menyetujui dan lahir kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD untuk membentuk Kabupaten Garut Selatan." Jadi secara politik kami sudah selesai, tinggal menyangkut masalah teknis yaitu dimana ibukota ini akan dibangun," ungkapnya.

Menurut bupati, di dalam RTRW tidak dicantumkan dulu ibu kotanya (Kecamatan Mekarmukti), namun dalam Kementerian ATR ketika nama calon ibu kota itu dimasukkan, pihak kementrian menolak dengan  alasan harus ada kajian terlebih dahulu, sehingga lebih baik dikosongkan terlebih dahulu. "Ketika sudah ada kajian baru dimasukkan untuk wilayahnya yang akan dijadikan sebagai ibukota kabupaten," ucapnya.