Angka Kemiskinan Turun, Pemkab Garut Mantapkan Program Penanggulangan Kemiskinan 2024
GARUT, Tarogong Kidul - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Garut menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Tahun 2024 di Aula BAPPEDA Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Selasa (12/11/2024). Rapat ini dipimpin oleh Kepala Bappeda, Didit Fajar Putradi, dan dihadiri perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Garut.
Didit menjelaskan bahwa TKPKD Kabupaten Garut sementara ini diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Nurdin Yana, sesuai Surat Keputusan Penjabat Bupati Garut tahun 2024. Biasanya posisi ketua dipegang oleh Wakil Bupati, namun karena saat ini posisi tersebut masih kosong, maka peran ketua diisi oleh Sekda.
Menurut Didit, rakor ini merupakan agenda rutin yang bertujuan membahas langkah-langkah percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Garut. Ia menyoroti penurunan angka kemiskinan daerah ini, yang sebelumnya 9,77% menjadi 9,68% pada tahun ini. Pihaknya harus segera menetapkan langkah-langkah untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan agar selaras dengan pembangunan provinsi maupun nasional, dengan mengacu pada target pembangunan yang diarahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Supaya menjadi bagian integral dari proses pembangunan provinsi maupun proses pembangunan nasional," ucap Didit.
Didit menambahkan, penanggulangan kemiskinan akan menjadi fokus pembangunan Kabupaten Garut pada tahun 2025. Rakor kali ini membahas tiga agenda utama, di antaranya hasil evaluasi pembangunan kesejahteraan sosial oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Evaluasi BPKP ini kami sampaikan dan bahas rekomendasinya bersama kepala perangkat daerah," ujarnya.
Selain itu, rapat ini juga membahas Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) sebagai tindak lanjut berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan persiapan rancangan awal RPJMD Kabupaten Garut lima tahun ke depan. "Diperlukan evaluasi dari perangkat daerah yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam penanggulangan kemiskinan," jelas Didit.
Ke depan, Bappeda akan melaksanakan rakor-rakor lainnya, terutama untuk menentukan program di tingkat desa. Kolaborasi dengan pemerintah desa dianggap penting agar program dapat berjalan efektif dan efisien. "Kami akan berbagi peran dan sumber daya antara desa dan pemerintah daerah untuk mencapai target pengentasan kemiskinan ekstrem hingga 0% tahun depan serta pertumbuhan ekonomi 8%," tegasnya.
Sebagai penutup, Didit menyebutkan bahwa persiapan untuk menyukseskan program Quick Win pemerintah pusat, seperti makanan bergizi gratis, juga menjadi salah satu bahasan penting dalam rapat ini.
Caption :
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Garut menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Tahun 2024 yang berlangsung di Aula BAPPEDA Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Selasa (12/11/2024). (Foto: Anggana Mulia/ Rahmatillah Ramadhani/ Nindi Nurdiyanti/ Diskominfo Kab. Garut)
Penulis : Nindi Nurdiyanti
Penyunting : Yanyan Agus Supianto